Kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik rill di dalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik” yang mencakup 5 komponen yaitu : partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik dan tokoh politik.
TOKOH POLITIK
Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan khusus dalam sistem politik. Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu :
a. Legitimasi elit politik,
b. Masalah kekuasaan,
c. Representativitas elit politik, dan
d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.
( Contoh 10 Tokoh Politik Indonesia)
1. Susilo Bambang Yudhoyono
2. Jusuf Kalla
3. Megawati Soekarno Putri
4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
5. Muhaimin Iskandar
6. Sultan Hamengkubowono X
7. Hidayat Nur Wahid
8. Prabowo Subianto
9. Erros Djarot
10. Suryadarma Ali
Alasannya :
Karena ke-sepuluh tokoh politik Indonesia ini memiliki ideology yang berbeda-beda di dalam pencapaiannya di dunia perpolitikan, dan sifatnya membangun untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari setiap masing-masing tokoh politik tersebut.
KELOMPOK PENEKAN (PRESSURE GROUP)
Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :
a. Lembaaga Swadaya Masyarakat (LSM),
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta
f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.
Contohnya :
- Penekanan-penekanan lahir dari mahasiswa dengan adanya TRI TURA yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
- LSM : BENDERA dan KOMPAK
Alasannya :
Karena seperti yang kita ketahui bahwa 6 kelompok penekan di atas digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya mungkin dalam bentuk unjuk rasa (demo) yang sifatnya positif atau membangun sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP)
Aktivitasnya menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan serta mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik di luar tugas partai politik.
Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan diidentifikasi kedalam jenis-jenis kelompok, yaitu :
a. Kelompok anomik => Terbentuk diantara unsur masyarakat secara spontan
b. Kelompok non-asosiasional => Jarang terorganisir secara rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala.
c. Kelompok institusional => Bersifat formal dan memiliki fungsi politik disamping artikulasi kepentingan.
d. Kelompok asosiasional => kelompok khusus yang memakai tenaga professional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan kepentingan dan tuntutan.
Contohnya :
- PKI menggandeng soekarno untuk menyalurkan kepentingannya.
- MUI ( Majelis Ulama Indonesia)
- HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
Alasannya :
Dunia politik senantiasa berhadapan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan yang senantiasa berkehendak memperoleh jabatan public. Terlihat dalam penyeleksian calon-calon partai yang selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi pemerintahan.
MEDIA KOMUNIKASI POLITIK
(POLITICAL COMMUNICATION MEDIA)
Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Mengkomunikasian politik tanpa aksi politik yang konkrit sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja : Dosen, mahasiswa, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya.
Macam-macam jenis media komunikasi politik :
- Komunikasi politik dengan media internet atau sering disebut dengan cyber politic. Salah satu contoh kasus dalam menggunakan media internet adalah sebagai sarana berkampanye.
- Komunikasi politik dengan media massa yaitu surat kabar (newspaper). Misalnya: BANJARMASIN POST, METRO BANJAR, KOMPAS dll.
- Komunikasi politik dengan media televisi (TV). Misalnya: METRO TV, TV ONE dll.
Alasannya :
Dengan adanya media komunikasi politik ini membuat masyarakat lebih leluasa dengan apa yang ingin mereka sampaikan seperti kritik, saran ataupun masukan melewati media internet, media massa, TV, dll, dalam wujud penyampaian aspirasi masyarakat yang sifatnya membangun.
PARTAI POLITIK (POLITICAL PARTY)
Menurut Husazar dan Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan angota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.
• Sejarah Partai Politik
1. Masa Pra Kemerdekaan
Partai-partai yang berkembang sebelum kemerdekaan dengan 3 aliran besar yaitu Islam(Sarekat Islam), Nasionalis(PNI, PRI, IP, PI), dan Komunis(PKI), serta Budi Utomo sebagai organisasi modern yang melakukan perlawanan tidak secara fisik terhadap Belanda.
2. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1965)
Maklumat Pemerintah (3 Nov 45) yang memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara teratur membuat tumbuh suburnya partai-partai politik pasca kemerdekaan. Dan terbagi 4 aliran yaitu : dasar Ketuhanan(Partai Masjumi, Parkindo, NU, Partai Katolik), dasar Kebangsaan(PNI, PIR, INI, PTI, PWR), dasar Marxisme(PKI, Partai Murba, Partai Sosialis Indonesia, Permai), dan dasar Nasionalisme(PTDI, PIN, IPKI).
Pada masa Demokrasi Liberal berakibat mandeknya pembangunan ekonomi dan rawannya keamanan karena perhatian lebih ditujukan pada pembenahan bidang politik. Hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang melahirkan Demokrasi terpimpin. Dan terjadi pengucilan kekuatan TNI oleh PKI dalam Peristiwa G30s/PKI dengan jatuhnya 7 perwira tinggi TNI AD. Akhirnya, Kehancuran Orde Lama ditandai dengan surutnya politisi sipil.
3. Masa Orde Baru (1966-1998)
Pada era Orde Baru partai Golkar selalu mengalami kemenangan dan hanya mempergunakan asas Pancasila. Era Orde Baru mengalami antiklimaks kekuasaan hingga Indonesia mengalami krisi moneter dan berkembang menjadi krisis multidimensi.
4. Masa Reforfmasi (1999-Sekarang)
Pada masa ini merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan. Dan partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu dengan multi partai.
TOKOH POLITIK
Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan khusus dalam sistem politik. Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu :
a. Legitimasi elit politik,
b. Masalah kekuasaan,
c. Representativitas elit politik, dan
d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.
( Contoh 10 Tokoh Politik Indonesia)
1. Susilo Bambang Yudhoyono
2. Jusuf Kalla
3. Megawati Soekarno Putri
4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
5. Muhaimin Iskandar
6. Sultan Hamengkubowono X
7. Hidayat Nur Wahid
8. Prabowo Subianto
9. Erros Djarot
10. Suryadarma Ali
Alasannya :
Karena ke-sepuluh tokoh politik Indonesia ini memiliki ideology yang berbeda-beda di dalam pencapaiannya di dunia perpolitikan, dan sifatnya membangun untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari setiap masing-masing tokoh politik tersebut.
KELOMPOK PENEKAN (PRESSURE GROUP)
Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :
a. Lembaaga Swadaya Masyarakat (LSM),
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta
f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.
Contohnya :
- Penekanan-penekanan lahir dari mahasiswa dengan adanya TRI TURA yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
- LSM : BENDERA dan KOMPAK
Alasannya :
Karena seperti yang kita ketahui bahwa 6 kelompok penekan di atas digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya mungkin dalam bentuk unjuk rasa (demo) yang sifatnya positif atau membangun sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP)
Aktivitasnya menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan serta mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik di luar tugas partai politik.
Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan diidentifikasi kedalam jenis-jenis kelompok, yaitu :
a. Kelompok anomik => Terbentuk diantara unsur masyarakat secara spontan
b. Kelompok non-asosiasional => Jarang terorganisir secara rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala.
c. Kelompok institusional => Bersifat formal dan memiliki fungsi politik disamping artikulasi kepentingan.
d. Kelompok asosiasional => kelompok khusus yang memakai tenaga professional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan kepentingan dan tuntutan.
Contohnya :
- PKI menggandeng soekarno untuk menyalurkan kepentingannya.
- MUI ( Majelis Ulama Indonesia)
- HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
Alasannya :
Dunia politik senantiasa berhadapan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan yang senantiasa berkehendak memperoleh jabatan public. Terlihat dalam penyeleksian calon-calon partai yang selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi pemerintahan.
MEDIA KOMUNIKASI POLITIK
(POLITICAL COMMUNICATION MEDIA)
Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Mengkomunikasian politik tanpa aksi politik yang konkrit sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja : Dosen, mahasiswa, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya.
Macam-macam jenis media komunikasi politik :
- Komunikasi politik dengan media internet atau sering disebut dengan cyber politic. Salah satu contoh kasus dalam menggunakan media internet adalah sebagai sarana berkampanye.
- Komunikasi politik dengan media massa yaitu surat kabar (newspaper). Misalnya: BANJARMASIN POST, METRO BANJAR, KOMPAS dll.
- Komunikasi politik dengan media televisi (TV). Misalnya: METRO TV, TV ONE dll.
Alasannya :
Dengan adanya media komunikasi politik ini membuat masyarakat lebih leluasa dengan apa yang ingin mereka sampaikan seperti kritik, saran ataupun masukan melewati media internet, media massa, TV, dll, dalam wujud penyampaian aspirasi masyarakat yang sifatnya membangun.
PARTAI POLITIK (POLITICAL PARTY)
Menurut Husazar dan Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan angota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.
• Sejarah Partai Politik
1. Masa Pra Kemerdekaan
Partai-partai yang berkembang sebelum kemerdekaan dengan 3 aliran besar yaitu Islam(Sarekat Islam), Nasionalis(PNI, PRI, IP, PI), dan Komunis(PKI), serta Budi Utomo sebagai organisasi modern yang melakukan perlawanan tidak secara fisik terhadap Belanda.
2. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1965)
Maklumat Pemerintah (3 Nov 45) yang memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara teratur membuat tumbuh suburnya partai-partai politik pasca kemerdekaan. Dan terbagi 4 aliran yaitu : dasar Ketuhanan(Partai Masjumi, Parkindo, NU, Partai Katolik), dasar Kebangsaan(PNI, PIR, INI, PTI, PWR), dasar Marxisme(PKI, Partai Murba, Partai Sosialis Indonesia, Permai), dan dasar Nasionalisme(PTDI, PIN, IPKI).
Pada masa Demokrasi Liberal berakibat mandeknya pembangunan ekonomi dan rawannya keamanan karena perhatian lebih ditujukan pada pembenahan bidang politik. Hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang melahirkan Demokrasi terpimpin. Dan terjadi pengucilan kekuatan TNI oleh PKI dalam Peristiwa G30s/PKI dengan jatuhnya 7 perwira tinggi TNI AD. Akhirnya, Kehancuran Orde Lama ditandai dengan surutnya politisi sipil.
3. Masa Orde Baru (1966-1998)
Pada era Orde Baru partai Golkar selalu mengalami kemenangan dan hanya mempergunakan asas Pancasila. Era Orde Baru mengalami antiklimaks kekuasaan hingga Indonesia mengalami krisi moneter dan berkembang menjadi krisis multidimensi.
4. Masa Reforfmasi (1999-Sekarang)
Pada masa ini merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan. Dan partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu dengan multi partai.
